Desa Depeha

Depeha, [13/10/25] – Pemerintah Desa Depeha menggelar musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2025. Acara yang berlangsung di ruang rapat Kantor Desa Depeha yang dihadiri oleh Perbekel Depeha (I Gede Srinyarnya), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Depeha, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Depeha, seluruh perangkat desa, Kader Posyandu, Direktur Bumdes Depeha, Danru Linmas, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. 

Musyawarah ini bertujuan untuk menyesuaikan APBDes 2025 dengan perkembangan dan kebutuhan terkini masyarakat Desa Depeha. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perubahan APBDes ini antara lain adalah adanya perubahan prioritas pembangunan, penyesuaian terhadap program pemerintah daerah, serta masukan dari masyarakat.

"Perubahan APBDes ini merupakan respons kita terhadap dinamika yang ada di masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa anggaran desa benar-benar dialokasikan untuk program-program yang paling dibutuhkan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan seluruh warga Desa Depeha," ujar I Gede Srinyarnya, Perbekel Desa Depeha, dalam sambutannya.

N Sujaya Wiguna, Sekretarus Desa dalam hal ini selaku memaparkan beberapa perubahan yang tercantum di APBDes. Dalam penyampaian tersebut, disepakati beberapa perubahan penting dalam APBDes 2025. Di antaranya adalah peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, infrastruktur. 

Adapun dalam diskusi  perbekel Depeha (I Gede Srinyarnya) sebagai Narasumber dan peserta rapat mengusulkan dari anggaran dana silpa tahun 2025 di sepakati anggaran dana silpa tersebut dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana di TPS3R (KMP Indapura Asri) dan dari usulan pengadaan CCTV pada titik tertentu di Batas Desa akan dianggarkan pada tahun 2026.

I Ketut Budiartha, Ketua BPD Desa Depeha, menambahkan bahwa perubahan APBDes ini telah melalui proses pembahasan yang mendalam dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. "Kami dari BPD memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Perubahan APBDes 2025 ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Desa Depeha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Desa Depeha berkomitmen untuk melaksanakan APBDes ini secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Setelah melalui proses musyawarah yang panjang, perubahan APBDes 2025 akhirnya disetujui oleh seluruh peserta yang hadir.

Dalam penutupan kegiatan Musdes pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2025, pimpinan musyawarah (Ketua BPD), Notulen (Ni Ketut Pariasci), Narasumber (Perbekel Depeha), dan perwakilan masyarakat menandatangani berita acara hasil musyawarah.